Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn)Sony Sonjaya Sampaikan Pentingnya Ketegasan Operasional Program Gizi Nasional di Sumatera Barat

Admin    Januari 31, 2026    Comment   

Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn)Sony Sonjaya Sampaikan Pentingnya Ketegasan Operasional Program Gizi Nasional di Sumatera Barat

 

Padang-Sumatera Barat - Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menggelar kegiatan pengarahan dan evaluasi kepada Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel), mitra, serta yayasan pelaksana program gizi nasional di Provinsi Sumatera Barat. Pengarahan ini berlangsung di Hotel Mercure, Padang, Sabtu (31/1/2026).

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya S.I.K. sebagai bentuk penguatan kendali operasional di lapangan.

Dalam pengarahannya, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya tampil memberikan arahan tegas namun konstruktif. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan program gizi nasional sangat ditentukan oleh ketepatan pelaksanaan di tingkat operasional, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

Sony menyampaikan bahwa program gizi nasional merupakan program strategis negara yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. "Karena itu, seluruh Kasatpel, mitra, dan yayasan pelaksana diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mematuhi seluruh standar operasional yang telah ditetapkan", ucap Sony dalam pengarahannya.

Sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan menyeluruh. 

Menurutnya, evaluasi bukan dimaksudkan untuk mencari kekurangan semata, tetapi untuk memastikan setiap pelaksana memahami perannya dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan demi efektivitas program.

Foto kegiatan memperlihatkan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya berdiri di tengah jajaran lintas sektor, didampingi unsur kepolisian, perwakilan pemerintah daerah, serta mitra Badan Gizi Nasional.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan kuatnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan program gizi nasional.

Dalam arahannya, Sony juga menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas. "Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara moral, mengingat program ini menyangkut kepercayaan publik dan masa depan generasi bangsa", lanjutnya lagi.

Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Ia mendorong para pelaksana di Sumatera Barat untuk aktif menyampaikan dinamika lapangan, sehingga kebijakan dan langkah operasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks daerah Sumatera Barat, Sony Sonjaya menilai daerah ini memiliki kesiapan dan potensi besar dalam mendukung keberhasilan program gizi nasional. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, mitra, dan yayasan pelaksana, program diharapkan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui pengarahan dan evaluasi ini,Sony kembali menegaskan komitmen Badan Gizi Nasional dalam menjaga kendali operasional program gizi nasional. "Dengan disiplin, sinergi, dan pengawasan yang kuat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat," tutupnya.

(HENDRI H.W).

Kajati Sumbar Teguhkan Reformasi Penegakan Hukum Lewat Pelantikan Asisten Pidana Militer

Admin    Januari 28, 2026    Comment   

Kajati Sumbar Teguhkan Reformasi Penegakan Hukum Lewat Pelantikan Asisten Pidana Militer

 

SUMBAR | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, S.H., M.H., kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kejati Sumbar. Kegiatan berlangsung khidmat pada Rabu, 28 Januari 2026, di Aula Lantai 5 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Dalam agenda tersebut, Kajati Sumbar secara langsung melantik Askari, S.H. sebagai Asisten Pidana Militer Kejati Sumbar. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam memastikan kesinambungan kinerja serta penguatan fungsi penanganan perkara pidana militer di daerah.

Askari, S.H. resmi menggantikan Budiharto, S.H., M.H. yang mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Subdirektorat Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung. Pergantian ini dinilai sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Kajati Sumbar Muhibuddin menekankan bahwa jabatan Asisten Pidana Militer memiliki peran strategis, terutama dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Menurutnya, ketepatan prosedur hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Kajati Sumbar juga mengingatkan pentingnya kecepatan dan ketelitian dalam penyelesaian perkara tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Lebih lanjut, Muhibuddin meminta Asisten Pidana Militer yang baru untuk segera membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai instansi terkait, baik di lingkungan TNI, Polri, maupun lembaga penegak hukum lainnya. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk menjamin kelancaran penanganan perkara pidana militer di wilayah Sumatera Barat.

Askari, S.H. sendiri bukanlah sosok baru dalam bidang pidana militer. Sebelum menjabat di Kejati Sumbar, ia telah mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung, sehingga dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam.

Kajati Sumbar menyampaikan harapan agar pengalaman tersebut dapat segera diimplementasikan dalam mendukung tugas-tugas Kejati Sumbar, khususnya dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan kualitas penanganan perkara.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejati Sumbar, para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, serta para Koordinator di lingkungan Kejati Sumbar, menandakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan dan struktur organisasi yang baru.

Sementara itu, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajaran mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui Zoom Meeting dari satuan kerja masing-masing, menunjukkan soliditas institusi hingga ke tingkat daerah.

Momentum pelantikan ini menjadi penanda penting bagi Kejati Sumbar dalam memperkuat profesionalisme, integritas, serta efektivitas penegakan hukum, khususnya di bidang pidana militer.

Dengan kepemimpinan yang kuat dari Kajati Sumbar dan dukungan jajaran, diharapkan kehadiran Asisten Pidana Militer yang baru mampu menghadirkan kinerja yang lebih optimal dan responsif terhadap dinamika hukum di Sumatera Barat.

(Hendri).

Peresmian Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Dorong Transformasi Layanan Publik

Admin    Januari 27, 2026    Comment   

Peresmian Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Dorong Transformasi Layanan Publik

 

SUMBAR | Gedung megah berwarna biru itu kini berdiri sebagai simbol perubahan. Di jantung pelayanan lalu lintas Polda Sumatera Barat, sebuah harapan baru resmi dihadirkan untuk masyarakat melalui Peresmian Gedung Pelayanan BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Peresmian ini bukan sekadar seremoni bangunan, tetapi menjadi penanda komitmen kuat Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

Momentum penting tersebut berlangsung khidmat dan penuh makna. Karangan bunga ucapan selamat dan sukses berjajar rapi di halaman gedung, menjadi saksi dukungan berbagai pihak atas hadirnya fasilitas pelayanan baru yang modern dan representatif. Gedung ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang cepat, tertib, dan manusiawi.

Di balik terwujudnya gedung pelayanan ini, sosok Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. tampil sebagai figur sentral. Di bawah kepemimpinannya, Ditlantas Polda Sumbar terus mendorong transformasi pelayanan berbasis kualitas, integritas, dan kepercayaan publik.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Reza menegaskan bahwa pembangunan gedung pelayanan BPKB ini merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kenyamanan, kepastian hukum, dan rasa dihargai bagi setiap warga yang datang mengurus administrasi.

“Gedung ini kami hadirkan sebagai wujud komitmen Ditlantas Polda Sumbar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih transparan. Harapannya, masyarakat benar-benar merasakan perubahan yang positif,” ujar Kombes Pol Reza dengan nada tegas namun penuh kehangatan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa desain dan tata kelola gedung pelayanan BPKB ini telah disesuaikan dengan standar pelayanan modern. Ruang tunggu yang nyaman, alur pelayanan yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana berbasis teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja personel dan kepuasan masyarakat.

Peresmian gedung ini juga mencerminkan semangat Polri Presisi yang terus digaungkan. Bagi Ditlantas Polda Sumbar, Presisi bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan BPKB yang selama ini identik dengan proses panjang dan melelahkan, kini diarahkan menjadi lebih singkat, pasti, dan akuntabel.

Suasana peresmian semakin bermakna dengan hadirnya berbagai elemen, baik dari internal kepolisian maupun mitra kerja. Kebersamaan tersebut menjadi simbol sinergi dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas. Gedung ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga ruang interaksi yang sehat antara Polri dan masyarakat.

Masyarakat pun menyambut baik kehadiran gedung pelayanan baru ini. Harapan besar disematkan agar pelayanan BPKB di Polda Sumbar semakin mudah diakses, ramah, dan bebas dari praktik yang merugikan. Keberadaan gedung yang representatif diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Bagi Kombes Pol Reza, peresmian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkelanjutan, seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan dinamis.

Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumbar kini berdiri sebagai simbol perubahan wajah pelayanan lalu lintas di Ranah Minang. Di bawah kepemimpinan Kombes Pol H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, harapan akan pelayanan yang profesional, modern, dan berkeadilan bukan lagi sekadar janji, tetapi perlahan menjadi kenyataan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

TIM RMO // Hendri 

Di Bawah Arahan Kapolda Irjen Gatot Tri Suryanta, Polda Sumbar Catat Prestasi IKPA Sempurna

Admin    Januari 27, 2026    Comment   

Di Bawah Arahan Kapolda Irjen Gatot Tri Suryanta, Polda Sumbar Catat Prestasi IKPA Sempurna

 

SUMBAR | Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Kapolda Sumatera Barat Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, Polda Sumbar menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polda Sumbar dalam pembinaan satuan kerja, sehingga delapan dari empat puluh empat satuan kerja di wilayah kerjanya berhasil meraih nilai sempurna, 100, pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi simbol kuat keberhasilan institusi dalam mengelola anggaran negara secara profesional dan bertanggung jawab.

Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Kapolda Sumatera Barat Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, menanggapi dengan ekspresi sederhana namun penuh makna. Dengan nada tenang dan wajah yang menampilkan rasa syukur, Kapolda mengawali pernyataannya secara spontan.

“Alhamdulillah,” ucap Kapolda, sebelum menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Polda Sumatera Barat, bukan capaian individu semata.

Menurut Kapolda, penghargaan ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi refleksi dari komitmen moral institusi dalam menjaga amanah pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran adalah hak rakyat yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejak awal kepemimpinannya, Kapolda Irjen Gatot Tri Suryanta secara konsisten menanamkan budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap lini organisasi. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan anggaran, seluruh satuan kerja diarahkan untuk bekerja profesional dan terukur.

Dalam suasana yang humanis, Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini bekerja di balik layar. Ia menyadari bahwa capaian nilai IKPA sempurna membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsistensi tinggi dalam setiap proses administrasi.

“Ini bukan kerja satu orang, tapi kerja kolektif seluruh jajaran. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua satuan kerja yang telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., saat dimintai keterangan oleh awak media, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan kerja konsisten seluruh jajaran.

“Prestasi ini adalah bukti bahwa seluruh satuan kerja di Polda Sumbar berkomitmen menjalankan pengelolaan anggaran secara profesional dan sesuai aturan. Arahan dan kepemimpinan Bapak Kapolda selalu menekankan bahwa anggaran negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif tetapi juga secara moral,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menambahkan, penghargaan dari Kementerian Keuangan ini menjadi motivasi besar bagi institusi. “Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, transparan, dan dipercaya publik,” tuturnya.

Di bawah kepemimpinan Irjen. Gatot Tri Suryanta, Polda Sumbar terus diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang sehat. Profesionalisme Polri, menurut Kapolda, harus tercermin tidak hanya dari keberhasilan tugas lapangan, tetapi juga dari ketertiban administrasi dan integritas pengelolaan keuangan.

Penghargaan dari Kementerian Keuangan ini sekaligus mempertegas posisi Polda Sumatera Barat sebagai institusi yang mampu memadukan kinerja operasional dengan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Capaian tersebut kini menjadi energi baru bagi seluruh jajaran Polda Sumbar untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas kerja, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.

WYNDOEE | KA TIM RMO

Kantor Satlantas Bangkit Kembali, Komitmen AKBP Simon Yana Putra dan Dedikasi Iptu Roy Capri

Admin    Januari 27, 2026    Comment   

Kantor Satlantas Bangkit Kembali, Komitmen AKBP Simon Yana Putra dan Dedikasi Iptu Roy Capri

Sawahlunto   || menjadi saksi bangkitnya kembali pelayanan lalu lintas setelah lebih dari satu dekade berada dalam keterbatasan. Di bawah kepemimpinan Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, pembangunan kantor Satuan Lalu Lintas akhirnya terwujud, menandai berakhirnya penantian panjang sejak peristiwa pembakaran pada 25 November 2011.

Peristiwa kelam itu pernah mengguncang kepercayaan publik dan meninggalkan luka mendalam bagi institusi kepolisian di Sawahlunto. Sejak kantor Satlantas dibakar oleh oknum masyarakat, jajaran lalu lintas terpaksa menjalankan tugas dengan sarana yang serba terbatas, namun tetap berupaya menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Selama bertahun tahun, personel Satlantas bekerja dengan semangat pengabdian meski tanpa fasilitas yang memadai.

 Pelayanan administrasi, pengaturan lalu lintas, hingga penegakan hukum tetap berjalan, menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak memadamkan komitmen untuk melayani.

Memasuki masa kepemimpinan AKBP Simon Yana Putra, arah kebijakan berubah menjadi lebih progresif.

Ia memandang bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus ditopang oleh infrastruktur yang layak, sehingga pembangunan kembali kantor Satlantas menjadi prioritas strategis.

Bagi AKBP Simon Yana Putra, pembangunan ini bukan hanya soal mendirikan gedung, melainkan memulihkan martabat pelayanan negara yang sempat tercederai oleh peristiwa masa lalu.

 Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat melalui fasilitas yang representatif.

Kasat Lantas Polres Sawahlunto Iptu Roy Capri Tiskrtono menyambut keputusan tersebut sebagai momentum bersejarah.

 Setelah lebih dari satu dekade bekerja dalam kondisi terbatas, hadirnya gedung baru menjadi simbol kebangkitan sekaligus tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Sebagai pimpinan di lapangan, Iptu Roy Capri Tiskrtono berkomitmen menjadikan kantor baru sebagai pusat pelayanan yang profesional, humanis, dan transparan. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus sejalan dengan peningkatan disiplin, integritas, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Kapolres AKBP Simon Yana Putra juga memberikan apresiasi atas keteguhan jajaran Satlantas yang tetap setia menjalankan tugas di tengah keterbatasan selama bertahun tahun. Dedikasi tersebut dinilainya sebagai fondasi kuat untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Respon positif pun datang dari masyarakat Sawahlunto. 

Warga menilai pembangunan kantor Satlantas sebagai langkah nyata pemulihan pelayanan yang telah lama dinantikan, sekaligus simbol bahwa negara tidak melupakan kebutuhan dasar warganya akan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Kini, sejarah kelam pembakaran 2011 perlahan berganti dengan semangat baru.

 Di bawah kepemimpinan AKBP Simon Yana Putra dan pelaksanaan tugas oleh Iptu Roy Capri Tiskrtono, Satlantas Polres Sawahlunto menatap masa depan dengan tekad menghadirkan pelayanan yang lebih profesional, bermartabat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Hendri)

Menyusun Masa Depan Peradi SAI Kota Padang Daniel Jusari Bicara Tata Kelola Integritas dan Perlindungan Profesi

Admin    Januari 23, 2026    Comment   

Menyusun Masa Depan Peradi SAI Kota Padang Daniel Jusari Bicara Tata Kelola Integritas dan Perlindungan Profesi

 

PADANG — Suasana ruang pertemuan di Axana Hotel Padang, Jumat malam 23 Januari 2026, menjadi saksi lahirnya sebuah percakapan yang jauh dari nuansa seremonial. Tidak ada euforia berlebihan, tidak pula narasi politik organisasi yang kaku. Yang terasa justru atmosfer refleksi, evaluasi, dan keinginan untuk membaca ulang arah perjalanan Peradi SAI Kota Padang di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

Dalam forum tersebut, Daniel Jusari, SH, MH, tampil dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak berbicara sebagai sosok yang sedang memburu posisi, melainkan sebagai bagian dari komunitas advokat yang merasakan langsung dinamika, kegelisahan, sekaligus harapan terhadap organisasi profesi. Nada bicaranya tenang, namun substansinya tajam dan menyentuh persoalan mendasar.

Daniel memulai dengan menggambarkan realitas profesi advokat hari ini yang semakin kompleks. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, meningkatnya pengawasan publik, serta tuntutan etika yang kian tinggi, menurutnya, menuntut organisasi advokat tidak lagi berjalan dengan pola lama. Peradi SAI Kota Padang, kata dia, tidak boleh hanya hadir sebagai simbol formal, melainkan harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap anggota.

Ia menyoroti persoalan tata kelola sebagai fondasi utama. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dipandangnya bukan sekadar jargon, tetapi prasyarat untuk membangun kepercayaan internal. Organisasi, menurut Daniel, harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan, bagaimana keputusan diambil, serta ke mana arah pengelolaan sumber daya dijalankan.

Dalam konteks itu, gagasan digitalisasi menjadi salah satu isu sentral. Daniel menilai, sistem informasi yang terbuka, terdokumentasi, dan mudah diakses akan memperkuat rasa memiliki anggota terhadap organisasi. Bukan hanya soal administrasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi, pelaporan kegiatan, hingga transparansi pengelolaan keuangan.

Selain tata kelola, ia menempatkan peningkatan kompetensi advokat sebagai agenda yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, marwah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas anggotanya. Pendidikan berkelanjutan, diskusi ilmiah, dan forum pertukaran pengalaman harus menjadi denyut nadi Peradi SAI Kota Padang agar para advokat tidak tertinggal oleh perkembangan hukum yang terus bergerak.

Daniel juga mengangkat isu perlindungan profesi. Ia menyebut, dalam praktik, advokat kerap berada dalam posisi rentan ketika menjalankan tugas dengan itikad baik. Dalam situasi seperti itu, kehadiran organisasi sebagai pelindung bukan sekadar simbolik, melainkan harus nyata, terukur, dan konsisten.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Peradi SAI Kota Padang tidak boleh terlepas dari tanggung jawab sosial. Profesi advokat, menurutnya, memiliki mandat moral untuk hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses keadilan. Program edukasi hukum, bantuan hukum probono, dan pendampingan masyarakat rentan dipandang sebagai cerminan fungsi sosial organisasi.

Gagasan tentang organisasi yang inklusif juga menjadi penekanan. Daniel menilai, ruang dialog harus dibuka seluas-luasnya agar suara anggota, baik kritik maupun saran, menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Baginya, perbedaan pandangan bukan ancaman, melainkan sumber energi untuk perbaikan.

Ia menyadari bahwa pembenahan tidak dapat dilakukan secara instan. Perubahan, kata Daniel, membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen kolektif. Tidak ada satu figur pun yang bisa bekerja sendiri. Kekuatan organisasi justru terletak pada kemauan seluruh elemen untuk bergerak bersama dalam satu arah.

Dalam seluruh pemaparannya, integritas ditempatkan sebagai nilai utama. Profesionalisme tanpa integritas, menurut Daniel, hanya akan melahirkan krisis kepercayaan, baik di internal organisasi maupun di mata publik. Oleh karena itu, etika dan moral profesi harus terus dijaga sebagai pilar utama.

Malam refleksi di Axana Hotel Padang itu menjadi potret bahwa Peradi SAI Kota Padang tengah berada pada fase penting dalam perjalanannya. Disebut sebagai calon Ketua periode 2026–2030, Daniel Jusari lebih memilih menonjolkan substansi gagasan ketimbang narasi personal. Ia menghadirkan evaluasi, arah, dan ajakan untuk berbenah secara bersama.

Forum tersebut bukan sekadar diskusi, melainkan penanda bahwa Peradi SAI Kota Padang sedang mencari bentuk terbaiknya di tengah tuntutan zaman. Sebuah ikhtiar untuk menjadikan organisasi advokat tidak hanya kokoh secara struktur, tetapi juga relevan, berintegritas, dan benar-benar menjadi rumah bagi para pencari keadilan.(Hendri).

R A Yani Pimpin Langsung Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Perusda Kemakmuran Mentawai

Admin    Januari 23, 2026    Comment   

R A Yani Pimpin Langsung Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Perusda Kemakmuran Mentawai

  

PADANG.  //  Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi kembali menunjukkan keseriusannya ketika Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri R A Yani secara resmi menyampaikan perkembangan besar dalam perkara pengelolaan dana penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Perusda Kemakmuran Mentawai Tahun 2018 sampai dengan 2019.(23-01-2026).

Dalam siaran pers yang digelar pada Jumat 23 Januari 2026 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai memaparkan hasil penyidikan yang telah berlangsung intensif sejak Januari 2025. Perkara ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kinerja dan pelayanan Perusda Kemakmuran Mentawai.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai R A Yani menegaskan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan pada pembuktian ilmiah. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 36 orang saksi yang berasal dari jajaran internal Perusda, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pihak-pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan aliran dana penyertaan modal tersebut.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melibatkan lima orang ahli sesuai dengan bidang keahliannya guna memperkuat konstruksi hukum perkara. Langkah ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya mengandalkan keterangan lisan, tetapi juga pendekatan akademik dan teknis agar setiap kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan publik.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, telah ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara yang mencapai Rp 7.872.493.095. Angka ini mencerminkan besarnya dampak penyimpangan terhadap keuangan daerah dan sekaligus menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara ke tahap penetapan tersangka.

Dalam perkembangan terbaru, Tim Penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni N S dan Y D yang pada periode 2017 sampai 2020 menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai. Penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara dan analisis menyeluruh terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana penyertaan modal.

Tidak hanya itu, dalam perkara ini juga telah ditetapkan satu tersangka lainnya yaitu Kamser Maroloan Sitanggang yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2017 sampai 2021. Perannya dalam pengelolaan dana penyertaan modal menjadi bagian penting dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Penyidik juga mencatat adanya pengembalian sebagian kerugian negara oleh para tersangka. Tersangka N S telah mengembalikan uang sebesar Rp 156.000.000 sementara tersangka Y D mengembalikan Rp 117.000.000 sehingga total pengembalian sementara mencapai Rp 273.000.000 yang selanjutnya disimpan pada rekening penampungan sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Tim Penyidik tidak melakukan penahanan karena para tersangka dinilai kooperatif, selalu hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak berupaya melarikan diri. Namun demikian, proses hukum tetap berjalan ketat dan seluruh langkah penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai R A Yani menegaskan bahwa institusinya berkomitmen penuh menuntaskan perkara ini hingga tuntas, tidak tebang pilih, dan terbuka untuk publik. Penanganan kasus korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Perusda Kemakmuran Mentawai ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menjaga uang rakyat dan memastikan setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.(Hendri).